Wednesday, February 28, 2024
HomeBusinessUtang Dana Pinjol Sangat Tinggi di Luar Pulau Jawa

Utang Dana Pinjol Sangat Tinggi di Luar Pulau Jawa

Keringanan akses membuat pinjaman online alias pinjol secara cepat memasuki ke semua Nusantara. Sayang, keringanan akses ini belum sempat disertai literatur keuangan masyarakat yang cukup. Cukup banyak nasabah yang mempunyai pinjol jauh melewati pendapatannya.

Pinjaman online bukan hanya jadi bintang di Pulau Jawa, tetapi di sejumlah propinsi di luar Jawa. Bahkan juga perkembangan dana pinjol aktif di luar Jawa naik tinggi. Dana pinjol aktif yang diartikan ialah dana tersisa hutang sebagai tanggung-jawab nasabah.

Analitis Harian Kompas ungkap, Propinsi Bengkulu jadi wilayah dengan perkembangan dana pinjol aktif paling tinggi. Mengarah data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), perkembangan pinjol di situ dari Januari 2021 sampai Agustus 2023 capai 607,2 % dengan keseluruhan outstanding atau tersisa hutang Rp 234,4 miliar.

Perkembangan dana pinjol aktif di Propinsi Jambi paling tinggi ke-2 sejumlah 475,8 %, diikuti Maluku Utara (447,5 persen), Kepulauan Riau (437,7 persen), Gorontalo (403,9 persen), Kalimantan Selatan (396,5 persen), Sumatera Barat (393,1 persen), dan Sulawesi Utara (389,2 %).

Baca juga : betwin

Kompas hitung perbedaan di antara rerata besar dana pinjol yang diterima rerata pendapatan karyawan setiap propinsi. Ke-2 nya mengambil sumber dari catatan statistik financial technology lending OJK tahun 2022 dan data micro Survey Tenaga Kerja Nasional (Sakernas) Tubuh Pusat Statistik (BPS) Februari 2022.

Jatah tertinggi diketemukan di Nusa Tenggara Barat (NTB). Nasabah pinjol di propinsi ini rerata terima pinjaman dengan nilai 2,5x dari nilai pendapatannya. Di tahun 2022, rerata nasabah di NTB terima pinjaman online sejumlah Rp 3,tujuh juta. Sementara rerata pendapatan karyawan di situ cuma Rp 1,lima juta.

Rangking ke-2 dihuni Nusa Tenggara Timur (NTT). Rerata nilai pinjol nasabah di NTT Rp dua juta, dengan rerata pendapatan Rp 1 juta. Maknanya, rerata dana pinjol yang diterima 2x lipat lebih dari pendapatan karyawan di situ.

Bila dibanding DKI Jakarta, meskipun rerata nilai pinjol yang diterima tidak berbeda jauh dengan NTB, yakni Rp 3,enam juta. Tetapi rerata pendapatan karyawan di Jakarta lebih besar, yakni Rp 5,tiga juta, hingga pembagian rerata nilai pinjol nasabah di DKI Jakarta lebih kecil, cuma 0,7 kali.

Besar pengeluaran

Tingginya pembagian pinjol pada pendapatan karyawan terkait kuat dengan pembagian pengeluaran per bulan pada pendapatan karyawan pada sebuah propinsi. Nilai korelasinya capai 0,62. Angka ini termasuk tinggi dengan angka korelasi di bentang 0-1.

Kompas temukan bukti itu hasil dari gabungan olahan data micro Survey Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Tubuh Pusat Statistik (BPS) Februari 2022 dengan data micro Survey Sosial Ekonomi (Susenas) BPS Maret tahun 2022.

Misalnya, rerata pinjaman online nasabah di NTB tahun 2022 dapat capai 2,5x rerata pendapatan karyawan di situ. Ini karena pengeluaran per bulan per kapita di propinsi itu capai Rp 1,dua juta dengan pendapatan rerata cuma Rp 1,lima juta.

Maknanya, pengeluaran bulanan masyarakat NTB telah ambil jatah 80 % pendapatan mereka. Angka ini sama dengan keadaan di NTT yang rerata pinjaman daringnya capai 2x rerata pendapatan pekerjanya.

Sementara di DKI Jakarta, walau rerata nilai pinjolnya tinggi, yakni Rp 3,enam juta. Tetapi proporsinya cuma 0,7 kali rerata pendapatan karyawan di situ yang sejumlah Rp 5,tiga juta /bulan. Rerata pengeluaran per bulan sekitaran Rp 2,lima juta per-orang atau 50 % dari pendapatan.

Peristiwa itu memvisualisasikan tanda-tanda ada pemerataan pendistribusian pinjaman. Tetapi sementara, aktivitas pendistribusian pinjaman tetap terkonsentrasi di Pulau Jawa sampai 77,8 %. “Janganlah sampai yang pinjam umumnya cuma yang muda dan untuk konsumtif. Dampak negatif tidak berhasil bayarnya tinggi,” terang Direktur Ekonomi Digital Celios Nailul Huda.

Akses gampang

Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bengkulu Nurlia Dewi memverifikasi tingginya perkembangan pinjaman online di Bengkulu. Dia menyangka ini ada hubungannya pada tingkat pendistribusian credit usaha masyarakat (KUR) di Bengkulu tahun ini yang alami pengurangan dibanding tahun 2022.

Pemerintahan Bengkulu sebetulnya mempunyai peraturan untuk memudahkan aktor usaha saat pinjam KUR, khususnya pinjaman di bawah Rp 100 juta yang tidak butuh memakai jaminan. Tetapi pada prakteknya, masih tetap ada keluh kesah dari aktor UMKM.

Artikel lain : Membongkar Hoax: Jokowi Tidak Akan Bentuk Badan untuk Pantau Aktivitas Ponsel Masyarakat

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Berita Viral

Most Popular

Recent Comments